AHY: Kembalinya Demokrat ke Pemerintahan Disambut Syukur SBY
Demokrat berada di luar pemerintahan selama hampir sepuluh tahun terakhir
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa bersyukur menjadi bagian dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
AHY menekankan bahwa pelantikannya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada hari ini merupakan sebuah momen penting bagi kembalinya Partai Demokrat ke dalam lingkungan pemerintahan. Menurutnya, selama hampir sepuluh tahun terakhir, Demokrat berada di luar pemerintahan.
"Dia [SBY] tentu merasa bersyukur, karena ini juga merupakan momentum bagi Partai Demokrat untuk kembali ke dalam lingkungan pemerintahan," kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/2).
AHY meyakini bahwa keanggotaan partainya di pemerintahan akan mempermudah dalam memberikan kontribusi dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Kebijakan berada di tangan eksekutif, meskipun perjuangan di parlemen juga sangat penting," tambahnya.
AHY juga menegaskan bahwa dia akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan program-program di Kementerian ATR/BPN dalam delapan bulan ke depan.
Salah satu prioritasnya adalah terkait dengan sertifikasi elektronik. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi atas berbagai masalah, terutama terkait dengan mafia tanah.
"Ini juga merupakan masalah keadilan. Bukan hanya sekadar pemberian sertifikat, tetapi juga masalah keadilan yang sangat mendasar dan menjadi tujuan bagi kita," jelas AHY.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan tiga tugas penting kepada AHY. Pertama, terkait dengan percepatan penerapan kebijakan digitalisasi sertifikat tanah.
"Yang pertama, terkait dengan sertifikat elektronik, harus dipercepat agar lebih masif," kata Jokowi dalam konferensi pers bersama AHY di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/2).
Tugas kedua berkaitan dengan hak guna usaha (HGU) perdagangan karbon atau carbon trading.
Kemudian, tugas ketiga untuk AHY adalah terkait dengan sertifikasi tanah. Jokowi berharap kebijakan ini dapat diselesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan.
"Yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL, harus segera kita selesaikan," tegas Jokowi.
