AHY: SBY Bersyukur Demokrat Kembali Bergabung dengan Pemerintah
AHY menyatakan SBY merasa bersyukur dengan kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa bersyukur atas penunjukannya sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY menyebut pelantikannya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada hari ini juga menjadi momentum bagi Partai Demokrat untuk kembali ke dalam pemerintahan. Menurutnya, Demokrat telah berada di luar pemerintahan selama hampir sepuluh tahun terakhir.
"Beliau tentunya juga bersyukur, karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan," kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2).
AHY meyakini bahwa kehadiran partainya di pemerintahan akan memudahkan kontribusi dan perjuangan untuk kepentingan rakyat.
"Karena kebijakan itu di tangan eksekutif, walaupun perjuangan di parlemen juga sangat penting," ujarnya.
AHY menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan program-program di Kementerian ATR/BPN dalam delapan bulan terakhir.
Salah satu prioritas yang akan dituntaskan adalah terkait sertifikasi elektronik. Menurut AHY, langkah tersebut dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan, terutama terkait mafia tanah.
"Juga ini masalah keadilan. Bukan hanya soal bagi-bagi sertifikat, tapi masalah keadilan yang sangat fundamental dan kita juga punya tujuan," ujar AHY.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberikan tiga tugas kepada AHY. Pertama, percepatan dalam penerapan kebijakan digitalisasi sertifikat tanah.
"Pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).
Tugas kedua adalah terkait dengan hak guna usaha (HGU) perdagangan karbon atau carbon trading.
Kemudian, tugas ketiga untuk AHY adalah terkait sertifikasi tanah. Jokowi berharap kebijakan ini dapat diselesaikan sebelum masa jabatan berakhir.
"Yang berkaitan dengan 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL, harus segera bisa kita selesaikan," ucap Jokowi.
