500 Ribu Ton Beras Impor Tiba di Indonesia, Bulog Fokus pada Stabilitas Pasokan dan Harga
Kuota impor tahun ini di Indonesia menargetkan kedatangan 500 ribu ton beras sebelum masa panen
Cydem.co.id' Jakarta - Pada bulan Februari 2024, sebanyak 500 ribu ton beras impor telah memasuki Indonesia, mengonfirmasi komitmen Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menjaga ketersediaan beras di pasar. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa jumlah tersebut merupakan sisa impor dari alokasi tahun sebelumnya, sementara kuota impor untuk tahun ini telah ditetapkan sebesar 2 juta ton, dengan tambahan kuota sebesar 1,6 juta ton.
Menurut Arief Prasetyo Adi, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Perseroan Terbatas Bulog, badan usaha milik negara yang bertanggung jawab atas ketahanan pangan, telah siap menghadapi kebutuhan pasar. Dia menegaskan, "Kita hanya memastikan bahwa teman-teman Bulog sudah siap daripada nanti belum ada kuotanya dan kemudian nanti rapat-rapat lagi kelamaan. Ini sudah disiapkan. Pak presiden dan kementerian semua maunya cepat."
Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita, menjelaskan bahwa dari kuota impor tahun ini, sekitar 500 ribu ton beras impor ditargetkan tiba pada bulan Maret sebelum masa panen raya. Beras impor ini diperoleh dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan.
Selain memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton, beras impor juga akan digunakan untuk penyaluran bantuan pangan dan intervensi harga melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Namun, Bulog tidak akan langsung mengimpor seluruh kuota, tetapi juga akan mempertimbangkan ketersediaan beras dalam negeri.
Febby Novita menjelaskan bahwa Bulog menyerap produksi beras dalam negeri melalui dua skema, yaitu public service obligation (PSO) atau penugasan, dan skema komersial. Dalam skema PSO, Bulog melakukan penyerapan dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan. Namun, jika harga pasar melebihi HPP, Bulog akan membeli beras secara komersial.
Beras yang diserap melalui skema PSO akan digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), sementara beras komersial akan dijual di ritel modern dengan merek-merek tertentu.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dan Bulog berupaya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar, sambil memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola sektor pangan secara efisien dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.