TKN Menyarankan Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Cydem.co.id' Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, menyatakan telah menyarankan agar calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, tidak mundur dari jabatan Menteri Pertahanan. Pernyataan tersebut diberikan sebagai tanggapan terhadap permintaan calon presiden nomor 3, Ganjar Pranowo, yang meminta calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki konflik kepentingan untuk mundur dari jabatan, mengikuti langkah Mahfud MD.

"Mereka menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menteri Pertahanan, dan kami meminta agar Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya hingga akhir periode sebagai Menteri Pertahanan," ujar Muzani di Media Centre TKN, Jakarta Selatan, pada Rabu (31/1).

Muzani mengklaim bahwa tidak akan ada konflik kepentingan meskipun Prabowo tetap menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dia menyatakan bahwa Prabowo akan membagi waktu antara kampanye dan pekerjaan sebagai Menteri Pertahanan.

"Selama menjadi calon presiden, beliau juga akan cuti ketika diperlukan, dan saat tugas sebagai Menteri Pertahanan memerlukan perhatian, beliau akan melaksanakan tugasnya. Sepertinya Pak Prabowo berencana menyelesaikan tugasnya hingga akhir periode," ujarnya.

Lebih lanjut, Muzani menyatakan bahwa pihaknya menghormati langkah Mahfud yang memutuskan mundur. Menurutnya, itu adalah hak politik pribadi Mahfud.

"Tentu saja, itu sepenuhnya hak pribadi, dan kami menghormati keputusan tersebut. Selanjutnya, pemerintahan akan tetap berjalan seperti biasa," katanya.

Sebelumnya, Mahfud yang juga calon wakil presiden nomor 3, telah menyatakan mundur dari Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo. Surat pengunduran dirinya akan segera disampaikan kepada Jokowi.

"Saya telah lama memutuskan untuk mundur, tapi saya menunggu waktu yang tepat. Itu adalah momen dan situasi yang tepat," kata Mahfud di Danau Tirta Gangga, Lampung Tengah, Lampung, pada Rabu (31/1).

Mengikuti langkah Mahfud, Ganjar meminta calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki konflik kepentingan untuk mundur dari jabatan.

"Termasuk siapa pun, seperti yang saya katakan sejak awal, mereka yang memiliki conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud," kata Ganjar setelah kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu.