Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Minta Fokus Bahlil pada Penanaman Modal, Abaikan Kritik Kampus terhadap Jokowi

Cydem.co.id' Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menegaskan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia agar lebih memusatkan perhatian pada tugasnya terkait penanaman modal. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap gelombang kritik yang disuarakan oleh civitas academica berbagai perguruan tinggi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daelie, menyatakan bahwa Bahlil seharusnya fokus pada tanggung jawabnya terkait penanaman modal dan tidak terlibat dalam merespons kritik dari dunia akademis. Firman menekankan bahwa lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah ada untuk menangani masalah terkait pemilu.

"Lebih baik Bahlil mengurusi tupoksinya saja, yaitu soal penanaman modal dan yang berkaitan dengan batasan-batasan tupoksinya. Lebih bagus itu Bahlil itu tenang aja karena sudah ada KPU, Bawaslu, dan DKPP, lembaga-lembaga yang lain itu," kata Firman di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

Dalam konteks ini, Firman juga menyarankan agar Bahlil tidak terlalu risau terhadap gelombang kritik dari dunia akademis. Ia menegaskan bahwa guru besar dan dosen yang menyuarakan kritik memiliki kredibilitas dan integritas tinggi, sehingga kritik tersebut tidak mungkin diarahkan oleh kepentingan tertentu.

"Bahlil sebaiknya tidak menyampaikan pernyataan yang intimidatif dan merendahkan martabat para intelektual, akademisi, dan institusi perguruan tinggi," tambahnya.

Bahlil sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa ada pihak yang mendalangi gerakan dan petisi civitas academica di berbagai perguruan tinggi yang ditujukan kepada Jokowi. Meskipun Bahlil mengklaim memahami gerakan tersebut, Firman menekankan agar Bahlil mempercayakan penanganan pemilu kepada lembaga yang berkompeten.

Sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Airlangga, telah menyampaikan kritik terhadap kondisi demokrasi di era pemerintahan Jokowi. Firman berharap agar aparat dan pejabat negara, termasuk Bahlil, dapat memahami kritik tersebut tanpa merespons secara intimidatif.

Hingga saat ini, gelombang kritik dari civitas academica terus berlanjut, dengan berbagai universitas menyuarakan tuntutan dan kritik serupa terkait dengan demokrasi di Indonesia. Firman menekankan perlunya menghormati pandangan dan pendapat dari intelektual dan akademisi sebagai bagian dari masyarakat yang berpikir kritis.