Kontroversi Pernikahan Sesama Jenis di Cianjur: Identitas Tertipu dan Biaya Miliaran Rupiah Terungkap
Pihak laki-laki tidak dapat menunjukkan identitas diri, memicu penolakan proses pernikahan oleh pemerintah desa
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Sebuah pernikahan di Cianjur menciptakan kontroversi setelah identitas seorang wanita berinisial AD, yang menyamar sebagai laki-laki, terbongkar. Pernikahan sesama jenis antara AD dan seorang perempuan dari Desa Pakuon membawa sejumlah dana miliaran rupiah, memicu kegaduhan di komunitas setempat.
Pemerintah desa mengetahui pernikahan ini melalui kabar bahwa AD berencana mengeluarkan biaya besar untuk pernikahan tersebut. Namun, setelah pihak desa menemui keluarga, terungkap bahwa AD tidak bisa menunjukkan identitas diri yang jelas, termasuk KTP. Identitas yang tidak jelas ini membuat pemerintah desa menolak memproses pernikahan tersebut.
Kepala Desa Pakuon, Abdullah, menyatakan kekhawatirannya terkait tindak kriminal dan ketidakjelasan identitas, mengingat pengalaman sebelumnya dengan kasus serupa. Pihak desa akhirnya menemui keputusan untuk menolak pernikahan tersebut.
Beberapa hari setelah kejadian, pemerintah desa mendapatkan informasi bahwa pernikahan antara AD dan perempuan Desa Pakuon sudah terlaksana dengan resepsi di rumah mempelai perempuan. Namun, muncul masalah baru ketika terungkap bahwa biaya resepsi sebagian besar merupakan pinjaman dari seorang warga.
Ternyata, AD meminjam uang dari tetangga mempelai wanita, dan setelah pernikahan terjadi, kegaduhan pun muncul. Pemerintah desa kemudian membawa AD ke kantor kecamatan untuk memastikan identitasnya. Hasilnya, AD bukanlah laki-laki, melainkan perempuan yang memalsukan identitasnya agar bisa menikahi kekasihnya.
Abdullah menyatakan bahwa semua pihak termasuk orang tua dan mempelai wanita menjadi korban tipu daya penyamaran AD. Meskipun telah memberikan pembinaan kepada keluarga dan warga terkait peristiwa ini, kontroversi pernikahan sesama jenis ini tetap meninggalkan tanda tanya di masyarakat.
Seiring berakhirnya pernikahan ini, kemitraan dan komunikasi antara pemerintah desa, warga, dan keluarga diharapkan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya kejelasan identitas dalam melibatkan diri dalam tindakan hukum seperti pernikahan.
