Kepala Staf Presiden Moeldoko Tanggapi Kritik Jusuf Kalla: Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Dinyatakan Subjektif
Moeldoko menyatakan bahwa isu netralitas pemerintah hanya isu musiman yang muncul menjelang pemilu
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Kepala Staf Presiden, Moeldoko, memberikan respons tegas terhadap kritik yang dilontarkan oleh Jusuf Kalla (JK) terkait netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024. Menurut Moeldoko, JK dinilai bersikap subjektif dalam menilai posisi Jokowi dalam konteks netralitas.
Moeldoko menekankan bahwa Jokowi telah secara konsisten menunjukkan sikap netral dalam Pilpres 2024. Dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (15/1), Moeldoko menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan aparat negara untuk tetap netral dalam pemilihan tahun ini.
"Ya, itu kan subjektif. Kalau subjektif kan yang memperlakukan sebagai subjek ya sulit, enggak secara utuh," kata Moeldoko, merespons kritik JK.
Pihak Moeldoko juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap menunjukkan netralitas Jokowi. Menurutnya, tidak ada perbedaan kebijakan yang diterapkan untuk masyarakat berdasarkan pilihan calon presiden.
Moeldoko menjelaskan bahwa isu netralitas pemerintah hanyalah isu musiman yang muncul setiap lima tahun sekali menjelang pemilu. Dia menilai bahwa serangan terhadap netralitas Jokowi merupakan "penyakit tahunan" dalam konteks politik nasional.
Sebelumnya, Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, mengingatkan Jokowi terkait netralitas dalam Pilpres 2024. Kalla menekankan bahwa netralitas adalah bagian dari sumpah seorang presiden, dan melanggar netralitas dapat dianggap melanggar undang-undang dan agama.
"Saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden," ujar JK di rumahnya di Jalan Brawijaya VI, Jakarta, pada Rabu (10/1). "Jadi seorang pejabat ya bukan hanya presiden tidak adil itu melanggar sumpahnya jadi dua kena, Allah kena, Undang-undang kena ya," tambahnya.
Dalam menghadapi kritik ini, perdebatan seputar netralitas Jokowi semakin menjadi sorotan di tengah persiapan menjelang Pilpres 2024, dengan Moeldoko memberikan klarifikasi atas sikap pemerintah terkait isu tersebut.
