Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Menyambut Harapan Penyelesaian Melalui Komitmen Capres dalam Debat Pilpres 2024
Keluarga Korban menunggu dan melihat paslon mana yang berani membuat komitmen tertulis dan tanggung jawab nyata terhadap penuntasan tragedi Kanjuruhan
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Salah satu keluarga korban Tragedi Kanjuruhan, Devi Athok Yulfitri, memberikan apresiasi terhadap pembahasan yang digelar dalam debat calon presiden (capres) Pilpres 2024 terkait peristiwa maut 1 Oktober 2022 tersebut. Devi, yang kehilangan dua anggota keluarganya dalam tragedi tersebut, mengungkapkan harapannya agar pernyataan yang berani di atas panggung debat tidak hanya menjadi janji-janji kosong, melainkan diwujudkan dalam sebuah kontrak politik tertulis yang mengikat.
"Selama ini kita sering mendengar janji-janji, tetapi saya menginginkan sesuatu yang lebih konkret. Harus ada tandatangan hitam di atas putih agar tidak hanya jadi isu lima tahunan. Kita butuh komitmen nyata untuk menuntaskan Tragedi Kanjuruhan dan memastikan keadilan bagi korban," ujar Devi, Jumat (15/12).
Devi menegaskan bahwa kontrak politik tersebut harus memuat komitmen jelas dari calon presiden dan calon wakil presiden terpilih untuk mengusut tuntas peristiwa Kanjuruhan dan penegakan keadilan. Menurutnya, hal ini juga perlu mencakup upaya pemulihan hak dan kesejahteraan psikologis korban serta jaminan bahwa kekerasan yang melibatkan aparat negara tidak akan terulang.
Dalam debat yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12), capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyatakan niatnya untuk melakukan investigasi ulang terkait Tragedi Kanjuruhan. Dia menyoroti empat langkah penanganan yang mencakup investigasi ulang, pemulihan hak dan kesejahteraan psikologis korban, serta menjamin ketiadaan kekerasan serupa di masa depan.
Namun, Devi mengungkapkan keraguan terhadap komitmen capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, karena cawapresnya, Mahfud MD, sebelumnya menyatakan bahwa Tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat.
"Di dalam kubu Pak Ganjar juga ada Mahfud yang tidak menyatakan Tragedi Kanjuruhan sebagai kejahatan HAM berat," katanya.
Meski demikian, Devi menegaskan bahwa pendapatnya bukanlah dukungan terhadap paslon tertentu dalam Pilpres 2024. Dia menyatakan bahwa akan menunggu paslon mana yang berani membuat komitmen tertulis terkait penuntasan Tragedi Kanjuruhan.
Sebelumnya, Anies dan Ganjar membahas peristiwa KM 50 dan Tragedi Kanjuruhan dalam debat Pilpres. Anies menekankan perlunya investigasi ulang dan jaminan ketiadaan kekerasan serupa di masa depan, sementara Ganjar berencana membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Meskipun Ganjar menyebut persoalan ini harus dituntaskan, Anies menilai masalah ini kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih rinci.
Debat ini menjadi titik fokus keluarga korban dan kelompok advokasi hak asasi manusia, yang menekankan bahwa komitmen yang tegas dari calon pemimpin adalah kunci penyelesaian yang adil dan berkelanjutan atas tragedi tersebut.
