Hasto Kristiyanto Ungkap Intimidasi Terhadap Kepala Desa di Sulawesi untuk Pilih Capres Tertentu
Praktik intimidasi juga dilaporkan terhadap pejabat kepala daerah dan jurnalis
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan kekhawatiran terhadap serangkaian intimidasi yang dilaporkan terjadi terhadap kepala desa di Sulawesi. Intimidasi tersebut diduga bertujuan untuk memengaruhi pilihan politik mereka dalam Pilpres 2024. Dalam sebuah konferensi pers di Sekretariat TPD Ganjar-Mahfud di Sulawesi Selatan, Hasto menjelaskan bahwa tindakan intimidasi ini termasuk penggunaan dana desa sebagai alat untuk memaksa kepala desa memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
"Bentuk intimidasi tersebut merupakan hal yang tidak baik. Ini menciptakan ketegangan di masyarakat dan pada akhirnya akan menemui perlawanan dari rakyat," ujar Hasto dengan tegas.
Menurut Hasto, laporan intimidasi juga mencakup upaya mempengaruhi pejabat kepala daerah dan bahkan jurnalis. Dia mengaitkan peningkatan intensitas intimidasi dengan pergerakan politik yang semakin masif menjelang Pilpres.
"Tetapi, ketika dalam teori catur ada yang mengatakan ketika raja itu bergerak makin masif, kemudian juga muncul berbagai intimidasi, itu kan tanda-tanda kekalahan," tambahnya.
Hasto juga menekankan bahwa laporan intimidasi tersebar di berbagai daerah, bukan hanya terbatas di Jawa. Namun, hal ini tidak akan membuat PDIP mundur dalam upaya memperkuat dukungan dari akar rumput. Dia yakin bahwa kekuatan pergerakan rakyat tidak akan tergoyahkan oleh upaya intimidasi tersebut.
"Dalam prinsip yang diyakini oleh Ganjar Mahfud, kami akan terus memberikan semangat agar pasangan ini meraih kemenangan dalam Pilpres 2024," pungkasnya.
Keberadaan laporan-laporan ini menyoroti tantangan serius dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas proses pemilihan dan kebebasan politik di tingkat lokal. Diharapkan pemerintah dan lembaga terkait akan segera bertindak untuk menangani masalah ini dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suara tanpa adanya tekanan atau intimidasi.
Dalam situasi politik yang semakin memanas, penting bagi semua pihak untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat serta kebebasan memilih tanpa intervensi yang tidak pantas.
