Film Dokumenter 'Dirty Vote' Ungkap Kecurangan Pemilu 2024: Respons TKN Prabowo dan TPN Ganjar

Kontroversi muncul saat Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran menolak film sebagai fitnah, sementara TPN Ganjar-Mahfud menerima temuannya

Film Dokumenter 'Dirty Vote' Ungkap Kecurangan Pemilu 2024: Respons TKN Prabowo dan TPN Ganjar
Ilustrasi kecurangan Pemilu 2024 diungkap di film Dirty Vote.

Cydem.co.id' Jakarta - Film dokumenter terbaru yang berjudul "Dirty Vote" mengguncang dunia politik Indonesia dengan mengungkap berbagai dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Umum 2024. Tayangan ini, yang dirilis di tengah-tengah masa tenang jelang Pemilu 2024, telah memicu reaksi beragam dari berbagai pihak, termasuk tim kampanye dan pendukung kedua kubu politik yang bersaing.

Menurut laporan terbaru, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, menyuarakan keberatan atas konten film tersebut. Ia menilai bahwa "Dirty Vote" mengandung elemen fitnah dan narasi kebencian yang tidak berdasar. Habiburokhman juga mempertanyakan keaslian serta kebenaran klaim-klaim yang diungkapkan oleh para ahli hukum yang tampil dalam film.

Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional (TPN) dari pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyambut baik penayangan film ini. Mereka melihatnya sebagai pengingat akan maraknya pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2024. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menegaskan bahwa film ini merupakan bagian dari pendidikan politik yang penting dan tidak membawa informasi baru. Todung juga menanggapi pernyataan TKN dengan menegaskan bahwa film ini tidak patut dituduh sebagai pembawa fitnah.

Meskipun demikian, reaksi dari pihak-pihak politik tersebut tidak berujung pada langkah hukum. Habiburokhman menyatakan bahwa TKN Prabowo-Gibran masih fokus pada persiapan pemungutan suara dan belum berencana untuk mengambil langkah hukum terkait film tersebut. Sementara itu, Todung Mulya Lubis berharap agar tidak ada reaksi berlebihan dari pihak manapun, termasuk pelaporan ke polisi.

Film "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan menampilkan tiga ahli hukum tata negara: Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Film ini telah disebarkan melalui platform YouTube oleh rumah produksi WatchDoc, yang sebelumnya telah merilis film-film terkait pemilu yang kontroversial.

Dengan kontroversinya yang mengemuka, "Dirty Vote" menjadi sorotan publik yang intens di masa tenang menjelang Pemilu 2024. Namun, pertanyaannya tetap: apakah film ini hanya sebatas pengungkapan kecurangan, ataukah merupakan bagian dari agenda politik yang lebih kompleks? Hanya waktu yang akan menjawabnya.