Bappenas Tegaskan Rencana Hilirisasi Tidak Ugal-Ugalan, Menjawab Kritik Cak Imin

Klaim Cak Imin tentang dampak negatif hilirisasi terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat ditanggapi oleh Bappenas

Bappenas Tegaskan Rencana Hilirisasi Tidak Ugal-Ugalan, Menjawab Kritik Cak Imin
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengklaim hilirisasi era Jokowi adalah rancangan kementeriannya. Hilirisasi sudah dirancang secara patut.

Cydem.co.id' Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, memberikan tanggapan tegas terhadap kritik yang dilontarkan oleh Cak Imin terkait upaya hilirisasi pemerintahan Jokowi. Dalam konferensi pers di Gedung Bappenas pada hari Selasa, Suharso membantah tuduhan tersebut dan menegaskan komitmen Bappenas untuk merancang strategi investasi yang sesuai dan tidak dilakukan secara sembrono.

"Enggak, pemerintah masa mau ugal-ugalan. Apalagi Bappenas enggak akan ugal-ugalan. Kami kan yang merencanakan, yang merancang apa yang patut untuk kita buka investasi," ungkap Suharso.

Suharso menjelaskan bahwa Bappenas selalu mendorong investasi yang tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, seperti nikel, bauksit, dan emas, tetapi juga memperhatikan aspek teknologi yang dapat mendukung perkembangan industri di Indonesia.

"Jangan sampai kemudian orang datang investasi hanya mengeruk saja, di bawa ke sana. Kemudian kita gigit jari," tambahnya.

Dalam debat sebelumnya, Cak Imin mengkritik kebijakan hilirisasi pemerintah, menyebutnya sebagai tindakan yang ugal-ugalan dan merugikan lingkungan serta menguntungkan pekerja asing. Dia juga menyoroti dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

"Sulteng (Sulawesi Tengah) pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," ujar Cak Imin.

Meskipun demikian, Bappenas menegaskan bahwa upaya hilirisasi yang mereka rencanakan memiliki tujuan yang jelas dan tidak dilakukan dengan sembrono. Ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.