Anggota BPK Achsanul Qosasi Jadi Tersangka Korupsi Menara BTS: Skandal Korupsi Merambah Badan Pemeriksa Keuangan
Achsanul diduga menerima Rp40 miliar dan dijerat dengan Pasal 12 b 12 e atau Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 15 UU Tipikor
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G oleh Kejaksaan Agung pada hari Jumat (3/11). Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi yang mengguncang Indonesia, kali ini merambah ke institusi yang seharusnya bertugas mengawasi keuangan negara.
Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, Achsanul diduga menerima uang sebesar Rp40 miliar di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada bulan Juli 2022. Kasus ini melibatkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional, tetapi malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Skandal ini semakin meruncing karena nama Achsanul disebut dalam persidangan oleh mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak. Galumbang menyinggung aliran dana sebesar Rp40 miliar yang masuk ke BPK RI dan menyebutkan inisial AQ, merujuk kepada Achsanul Qosasi.
Achsanul, yang saat ini telah ditahan di Rutan Salemba, membantah terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Dia menyatakan bahwa dia selalu berpegang pada prinsip integritas dan siap memberikan klarifikasi terkait tudingan yang dialamatkan kepadanya.
Skandal korupsi ini menciptakan kekhawatiran tentang integritas lembaga pengawas keuangan negara. Publik semakin mempertanyakan ketelitian dan kredibilitas BPK dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas keuangan negara, mengingat salah satu anggotanya terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan dana publik.
Pemerintah dan masyarakat kini menuntut transparansi penuh dalam penyelidikan kasus ini serta menegaskan pentingnya menjaga integritas dan independensi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pengelolaan keuangan negara. Skandal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih memerlukan perbaikan yang signifikan.
