Ade Armando Kritik Ironi Aksi BEM UI dan UGM yang Protes Politik Dinasti di DIY
Ade Armando kritik aksi BEM UI, UGM, dan BEM lain yang mengkritik politik dinasti, menyebut ironis di DIY
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Pegiat media sosial dan politikus PSI, Ade Armando, menyampaikan kritik tajam terhadap aksi BEM UI, UGM, dan beberapa BEM lain yang mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024. Ade Armando terutama menyoroti ironi dalam tindakan tersebut, mengingat DIY, sebagai lokasi aksi, justru menjalankan politik dinasti dengan gubernur yang dipilih berdasarkan garis keturunan.
Dalam cuitannya, Ade Armando menilai aksi para mahasiswa sebagai hal yang ironis. Ia menyoroti kaos bertuliskan 'republik rasa dinasti' yang digunakan oleh para demonstran. Menurutnya, politik dinasti sesungguhnya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tempat aksi tersebut dilaksanakan.
"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujar Ade Armando. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa politik dinasti di DIY sangat terlihat karena gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, melainkan berdasarkan garis keturunan, yaitu Sultan Hamengkubuwono X.
Ade Armando juga menyebut bahwa DIY memiliki aturan pemerintahan yang diatur dalam UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Ia mengungkapkan bahwa salah satu tokoh yang berperan besar dalam pengesahan UU tersebut adalah Ganjar Pranowo, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR sebelum maju sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Sebagai informasi tambahan, DIY mempertahankan statusnya sebagai daerah istimewa pasca-kemerdekaan Republik Indonesia. Status ini diakui sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang. DIY memiliki pemerintahan sendiri sebelum kemerdekaan dan tetap mempertahankan keistimewaan setelah menjadi bagian dari NKRI. Sejarah DIY sejalan dengan kriteria daerah istimewa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1948 mengenai Pemerintahan Daerah.
Kritik dari Ade Armando menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait politik dinasti antara mahasiswa dan sebagian kalangan masyarakat dengan realitas politik di DIY. Selain itu, pernyataannya juga membuka ruang diskusi mengenai keistimewaan DIY dan bagaimana konsep politik dinasti dipahami dan diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia.
