Ade Armando Kritik Aksi BEM UI dan UGM Terkait Politik Dinasti di Yogyakarta

Ade Armando pertanyakan alasan mahasiswa tidak bersuara terkait praktik politik dinasti di DIY

Ade Armando Kritik Aksi BEM UI dan UGM Terkait Politik Dinasti di Yogyakarta
Politikus PSI Ade Armando menyindir aksi BEM UI, UGM yang mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024.

Cydem.co.id' Jakarta - Pegiat media sosial dan politikus PSI, Ade Armando, mengeluarkan kritik pedas terhadap aksi BEM UI, UGM, dan beberapa BEM lainnya yang mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024. Ade Armando khususnya menyoroti kaos dengan tulisan 'republik rasa dinasti' yang dipakai oleh para mahasiswa. Ia merasa ironis dengan aksi tersebut karena menurutnya politik dinasti sesungguhnya berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tempat di mana aksi tersebut dilakukan.

Ade Armando menekankan bahwa DIY adalah daerah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dengan Gubernur Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X, yang menduduki jabatan tersebut berdasarkan garis keturunan dan bukan melalui pemilihan umum. Ia menunjukkan bahwa DIY memiliki keistimewaan dalam pemerintahannya, yang diatur dalam UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Sejarah keistimewaan DIY mencatat bahwa status istimewa ini dipertahankan pasca-kemerdekaan karena daerah tersebut memiliki pemerintahan sendiri sebelum Indonesia merdeka. Ade Armando menilai bahwa tindakan mahasiswa yang menentang politik dinasti seharusnya lebih vokal terhadap DIY, yang secara jelas melanggar konstitusi.

Dalam konteks ini, Ade Armando juga mengingatkan bahwa DIY seharusnya tunduk pada UUD 1945, yang menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Meskipun memiliki keistimewaan, DIY tetap harus mematuhi aturan nasional yang berlaku.

Ade Armando mempertanyakan alasan mahasiswa tidak bersuara terkait praktik politik dinasti di DIY dan mengajak mereka untuk lebih kritis terhadap aturan dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kritiknya menyoroti ketidaksesuaian antara tindakan protes mahasiswa dan realitas politik di DIY, mengundang perhatian publik terhadap kompleksitas politik dinasti di berbagai daerah di Indonesia.