Mahfud MD Ungkap Upaya Tekanan pada Rektor Perguruan Tinggi, Sejumlah Kampus Kritik Pemerintahan Jokowi
Mahfud MD mengapresiasi sikap beberapa rektor yang menolak tekanan tersebut atau memodifikasi pernyataan
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan adanya upaya yang dilakukan untuk mendekati sejumlah rektor perguruan tinggi dengan tujuan agar mereka mendukung narasi positif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Operasi intervensi ini dilakukan dengan maksud menekan rektor-rektor yang belum menyuarakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.
Dalam sebuah acara di daerah Seturan, Sleman, DIY, Mahfud mengungkapkan, "Muncul sejumlah operasi mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Beberapa rektor memang merespons permintaan tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang menolak untuk mendukung pemerintahan Jokowi."
Salah satu contoh penolakan yang diungkapkan Mahfud adalah Ferdinandus Hindiarto, rektor Universitas Katolik Soegijapranata, yang secara terang-terangan menolak untuk membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi.
Namun, di sisi lain, Mahfud mengapresiasi gerakan kritis dari civitas academica berbagai perguruan tinggi yang telah mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Gerakan ini menunjukkan bahwa semakin ditekan perguruan tinggi, semakin kuat pula gerakan kritis tersebut.
Belakangan ini, sejumlah civitas academica dari berbagai kampus di Indonesia telah menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi dan menuntut pemilu 2024 yang jujur dan adil. Beberapa kampus yang telah mengkritik Jokowi termasuk Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Hasanuddin (Unhas), serta beberapa kampus lainnya.
Pihak Istana merespons dengan menganggap wajar jika menjelang pemilu terjadi pertarungan dan penggiringan opini di tengah masyarakat. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa sikap akademisi kampus yang mengkritisi Jokowi harus ditanggapi sesuai dengan koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024.
