Mahfud MD Ungkap Rahasia Penyelesaian Dugaan Kecurangan Pemilu 2024: Angket DPR dan Gugatan MK Beda Dampaknya!
Jalur angket DPR memberi kewenangan kepada partai di DPR untuk menuntut, sementara gugatan MK ditujukan kepada KPU
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Dalam suasana tegang pasca-Pemilu 2024, Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3, memecahkan misteri di balik dua jalur penyelesaian dugaan kecurangan pemilu. Melalui serangkaian cuitan, Mahfud merinci perbedaan antara jalur politik Angket DPR dan proses hukum Gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), menyuguhkan wawasan tentang dampak hukum yang berbeda dari kedua jalur tersebut.
Angket DPR: Penilaian Politik dengan Konsekuensi Terbatas
Dalam keterangannya, Mahfud menegaskan bahwa Angket DPR merupakan hak politik yang dimiliki oleh partai pemilik kursi di DPR. Setiap anggota parpol di DPR memiliki legal standing untuk menuntut dengan angket. Namun, yang perlu dicatat, hasil dari proses angket tidak mampu membatalkan hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.
Dalam skenario terburuk, jika hasil penyelidikan angket membuktikan adanya kecurangan, presiden menjadi objek hukum. Mahfud menjelaskan bahwa ini terjadi karena presiden bertanggung jawab sebagai pelaksana undang-undang, bukan sebagai pemegang keputusan hasil pemilu.
Gugatan MK: Potensi Pemilu Ulang dengan Syarat Bukti Kuat
Di sisi lain, Mahfud menggarisbawahi bahwa gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang diberikan kepada setiap Pasangan Calon (Paslon). Proses gugatan ini ditujukan langsung kepada KPU dan memiliki potensi untuk membatalkan hasil pemilu, membuka peluang untuk pemungutan suara ulang.
Namun, ada catatan penting: Mahfud menekankan bahwa untuk mencapai vonis membatalkan, diperlukan bukti yang kuat dan signifikan yang harus dihadirkan dalam sidang. Ini tidak boleh menjadi upaya sembarangan, melainkan sebuah tuntutan hukum yang memerlukan landasan bukti yang kokoh.
Dinamika Politik Pasca-Pemilu: Angket vs. Gugatan MK
Dalam konteks Pemilu 2024, Fraksi PDIP di DPR, sebagai partai pengusung dari calon presiden-wakil presiden nomor urut 3, berencana untuk mengajukan hak angket setelah masa reses anggota dewan pada tanggal 7 Maret mendatang. Dukungan dari tiga partai lain, yaitu Partai NasDem, PKB, dan PKS, memberikan tambahan bobot pada usulan tersebut dengan total 295 kursi.
Di sisi lain, terdapat partai-partai yang menolak wacana angket, seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN, yang totalnya memiliki 261 kursi. PPP belum menentukan sikap.
Kesimpulan: Kompleksitas Penyelesaian Dugaan Kecurangan
Dengan demikian, penyelesaian dugaan kecurangan pemilu melalui jalur angket DPR dan gugatan MK menampilkan dinamika kompleks dalam proses hukum dan politik pasca-Pemilu 2024. Mahfud MD memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan dampak hukum dari kedua jalur tersebut, membawa masyarakat pada pemahaman yang lebih luas mengenai tahapan penyelesaian konflik pasca-pemilihan.
