Mahfud MD Ungkap Operasi Menekan Rektor Perguruan Tinggi untuk Mendukung Pemerintahan Jokowi

Rektor-rektor yang menolak tekanan tersebut dianggap sebagai pahlawan demokrasi yang berani mempertahankan independensi universitas

Mahfud MD Ungkap Operasi Menekan Rektor Perguruan Tinggi untuk Mendukung Pemerintahan Jokowi
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap muncul berbagai operasi mendekati rektor sejumlah perguruan tinggi agar menyuarakan narasi positif ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Cydem.co.id' Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkap adanya operasi yang bertujuan mendekati rektor-rektor perguruan tinggi agar menyuarakan narasi positif terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, operasi ini dilakukan untuk menekan rektor yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

Mahfud MD menjelaskan bahwa sejumlah rektor perguruan tinggi didatangi oleh pihak yang melakukan operasi tersebut. Mereka diminta untuk menyatakan sikap positif terhadap Presiden Jokowi, baik terkait kinerja pemerintah, pemilu, maupun penanganan Covid-19. Beberapa rektor diketahui telah mengikuti permintaan tersebut dengan membuat pernyataan sesuai dengan pesan yang ditulis dalam template.

Meskipun demikian, Mahfud MD menegaskan bahwa tidak semua rektor bersedia menyetujui permintaan tersebut. Sebagai contoh, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindiarto, secara terang-terangan menolak membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi.

Pada acara "Tabrak Prof!" di sebuah kafe di Seturan, Sleman, DIY, Mahfud MD juga mengapresiasi sikap beberapa rektor yang menolak tekanan tersebut. Ia menyebutkan bahwa ada rektor yang memodifikasi pernyataan atau bahkan menyatakan netralitas universitasnya terkait isu tersebut.

Mahfud MD melihat gerakan kritis dari civitas academica berbagai perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi yang lebih bermartabat. Menurutnya, semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan kritis terhadap pemerintahan.

Belakangan ini, beberapa civitas academica dari berbagai kampus di Indonesia telah menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi dan menuntut pemilu 2024 yang jujur dan adil. Pihak Istana menanggapi dengan menganggap wajar adanya pertarungan dan penggiringan opini menjelang pemilu.