Mahfud MD Mengingatkan Masyarakat untuk Tidak Memilih karena Disuap dalam Pilpres 2024

Cydem.co.id' Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh tekanan atau suap saat menentukan pilihan dalam Pemilihan Presiden 2024. Menurutnya, orang yang memilih karena diteror, disuap, atau ditekan, dan tidak sesuai dengan hati nurani, dapat diibaratkan seperti binatang yang memiliki mata dan telinga tetapi tidak melihat dan mendengar kebenaran.

Dalam orasinya di Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, Mahfud menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan hati nurani dan bukan karena tekanan eksternal atau suap. Ia menegaskan bahwa memilih pemimpin seharusnya merupakan tindakan yang tercermin dari kesadaran dan keyakinan pribadi, bukan karena pengaruh negatif.

Mahfud juga menyampaikan bahwa pernyataannya adalah ajakan untuk memilih pemimpin bersama, dengan tujuan membangun persatuan setelah kontestasi politik berakhir. Ia menegaskan pentingnya bersatu setelah Pemilu 2024, tanpa menyingkirkan musuh politik.

Selain itu, Mahfud sebelumnya telah meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan transaksi janggal pada Pemilu 2024. Ia menekankan perlunya pengungkapan jika terdapat dana politik yang diduga berasal dari sumber ilegal.

Dalam konteks ini, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, juga mencatat peningkatan laporan transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024. PPATK sedang mendalami transaksi keuangan yang mencurigakan, terutama terkait pembiayaan kampanye tanpa pergerakan dalam rekening khusus dana kampanye.

Mahfud juga mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam pemilu dan tidak menutup diri terhadap calon pemimpin yang mungkin belum sempurna. Ia menekankan bahwa pemilu bukanlah tentang memilih orang yang sempurna, tetapi tentang memilih untuk meminimalkan peluang orang jahat memimpin.

Selain itu, Mahfud membahas perbedaan antara politik identitas dan identitas politik, serta menegaskan bahwa identitas politik yang diperbolehkan adalah yang tidak menganggap pihak lain sebagai lawan atau musuh berdasarkan kelompok primordial.