Kontroversi Pernyataan Thomas Lembong: Budiman Sebut Langgar Etika 

Cydem.co.id' Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, secara tegas mengkritik pernyataan mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM, Thomas Lembong, yang dianggapnya melanggar etika profesional terkait kontroversi tujuh tahun membuat "contekan" bagi Presiden Joko Widodo.

Dalam keterangan tertulisnya pada Senin (22/1), Budiman menegaskan bahwa pernyataan Lembong, terutama dalam menyebut kata ayahnya Gibran, dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak sejalan dengan nilai-nilai profesionalisme. Hal ini menarik perhatian karena pasangan calon yang diusungnya seringkali menyoroti pentingnya etika dalam berpolitik.

Budiman menyatakan bahwa seorang menteri seharusnya tidak mengumumkan informasi yang bersifat kontroversial secara terbuka kepada publik. Menurutnya, tugas seorang menteri adalah memberikan masukan kepada presiden, dan presiden memerlukan bantuan dari para menteri untuk menguasai berbagai hal secara rinci.

"Sikap tidak profesional ini dapat menciptakan ketidaknyamanan di antara atasan lama dan baru Lembong, mengingat pentingnya etika yang selalu dibicarakan oleh sejumlah tokoh politik," ujar Budiman.

Kritik Budiman juga mencakup perbandingan dengan isu 'contekan' yang disebut oleh Lembong dalam konteks Cak Imin. Budiman membela Cak Imin, menyatakan bahwa konteksnya berbeda dengan apa yang dilakukan Cak Imin dalam debat sebelumnya. Budiman menekankan bahwa masukan yang diberikan oleh Lembong seharusnya sudah cukup untuk membuat Cak Imin memahami isu tersebut.

Debat keempat Pilpres 2024 menjadi sorotan utama, terutama karena seringnya Gibran menyebut nama Lembong, terutama saat "menghajar" Cak Imin. Lembong sendiri merespons dengan mengatakan bahwa penyebutan nama tersebut mungkin terjadi karena rindu dan keinginan Gibran untuk mendapatkan masukan berkualitas darinya.

Sebelumnya, Lembong juga mengklaim telah memberikan masukan berkualitas kepada Jokowi selama tujuh tahun sebagai tangan kanan presiden. Meskipun demikian, Budiman dan pihak lainnya menganggap bahwa pernyataan tersebut menciptakan kontroversi dan menunjukkan kurangnya etika profesional.

Kontroversi ini semakin memanas dan menjadi topik perbincangan di tengah perhelatan Pemilihan Presiden 2024. Isu-isu seputar etika profesional, tanggung jawab menteri, dan perbandingan dengan kontroversi sebelumnya menjadi perhatian utama masyarakat dan dunia politik.