Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka Kasus Pemerasan: Penyidik Kumpulkan Bukti Cukup
Hasil gelar perkara dan pengungkapan bukti diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap peran Firli dalam kasus pemerasan ini
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri telah menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Langkah ini diambil setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap hampir seratus saksi dan melibatkan tujuh ahli, termasuk ahli hukum pidana, hukum acara, mikro ekspresi, dan digital forensik.
Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di dua lokasi yang terkait dengan kasus ini. Hasilnya, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen penukaran valuta asing senilai Rp7,4 miliar, pakaian, sepatu, dan pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan dengan Firli. Selain itu, penyidik juga menyita ikhtisar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Firli dari tahun 2019 hingga 2022.
Pada konferensi pers, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan dan penggeledahan ini menghasilkan bukti yang cukup untuk menetapkan Firli sebagai tersangka. Firli dijerat dengan Pasal 12 e dan/atau Pasal 12B dan/atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.
Pada perkembangan lain, polisi juga menemukan dokumen penukaran valas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp7.468.711.500, yang diperkirakan telah dilakukan sejak Februari 2021 hingga September 2023. Dokumen ini menjadi salah satu bukti yang kuat dalam menetapkan status tersangka terhadap Firli.
Proses pengungkapan kasus ini menjadi sorotan publik mengingat peran penting Firli sebagai Ketua KPK. Pemeriksaan yang mendalam dan pengumpulan bukti yang akurat diharapkan dapat memberikan keadilan dan transparansi dalam menangani kasus korupsi di tingkat tinggi. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan terkait integritas lembaga penegak hukum dan kredibilitasnya dalam memberantas korupsi di Indonesia.
