HRW Tuduh Meta (Facebook dan Instagram) Membatasi Konten Pro-Palestina

Cydem.co.id' Jakarta - Laporan dari Human Rights Watch (HRW) menyebutkan bahwa Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, diduga membatasi konten pro-Palestina di platform media sosial mereka, bahkan ketika konten tersebut tidak melanggar aturan apa pun. HRW mengidentifikasi lebih dari 1.000 konten pro-Palestina yang diklaim dibatasi atau dihapus oleh Meta selama Oktober dan November 2023. Laporan tersebut menyerukan agar Meta memberikan lebih banyak informasi terkait kebijakan moderasi konten mereka, termasuk permintaan penghapusan dari pemerintah.

Meta memberikan tanggapan, menyatakan bahwa laporan HRW tidak mencerminkan upaya mereka untuk melindungi ucapan terkait konflik Israel-Hamas. Perusahaan mengakui adanya kesalahan yang mungkin membuat orang frustrasi, tetapi menolak tuduhan penekanan sengaja dan sistematis terhadap suara tertentu. Meta menekankan tantangan menegakkan kebijakan selama konflik yang bergerak cepat dan intens.

Laporan HRW juga mengangkat kekhawatiran terkait penggunaan otomatisasi dalam moderasi konten, dengan mencatat penghapusan otomatis komentar pro-Palestina yang dianggap sebagai "spam." Laporan tersebut juga mempertanyakan inklusi Hamas dalam kebijakan Organisasi dan Individu Berbahaya Meta, seraya mendesak perusahaan untuk mengikuti standar hak asasi manusia internasional.

Meta menyampaikan rencananya untuk merevisi kebijakan Organisasi dan Individu Berbahaya, terutama dalam merinci definisi terkait "pujian" terhadap entitas berbahaya. HRW melakukan peninjauan dengan mengumpulkan bukti dari pengguna di seluruh dunia yang mengalami pembatasan atau penghapusan konten oleh Meta, dengan kekhawatiran terkait ketergantungan perusahaan pada otomatisasi moderasi konten.

Dalam perkembangan terpisah, Dewan Pengawas Meta membatalkan keputusan awal perusahaan untuk menghapus dua video terkait konflik Israel-Hamas, menyatakan bahwa kontennya memberikan informasi penting tentang penderitaan manusia dari kedua pihak. Keputusan ini datang setelah kritik sebelumnya terhadap Meta dan platform lainnya yang tidak segera menghapus konten berpotensi merugikan atau menyesatkan selama konflik.