Ganjar di Jateng: Sekarang Penyaluran Bansos Jadi Komoditas Politik
Ganjar menilai bansos kini memiliki "baunya politik" dan perlu dijaga agar tidak terpengaruh oleh dinamika politik
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyoroti peran bantuan sosial (bansos) yang kini dianggap sebagai komoditas politik di tengah persiapan Pemilu dan Pilpres 2024. Meski mengakui urgensi bansos yang telah diatur dalam undang-undang sebagai hak masyarakat, Ganjar menegaskan pentingnya menjaga agar penyalurannya tidak terpolitisasi.
Ganjar menyampaikan pandangannya setelah melakukan kunjungan di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (30/12), di mana ia memperingatkan agar bansos tidak dipolitisasi dan tetap menjadi hak masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
"Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," ujar Ganjar.
Meskipun bansos tidak boleh dihentikan karena sudah menjadi undang-undang, Ganjar menegaskan bahwa penyalurannya harus dilakukan secara netral tanpa campur tangan politik. Ia menepis spekulasi bahwa, jika terpilih menjadi presiden, ia akan menghentikan penyaluran bansos, menyatakan bahwa orang yang menyebarkan narasi tersebut tidak memahami aturan yang berlaku.
Menanggapi dinamika politik yang mempengaruhi penyaluran bansos, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penundaan penyaluran bansos hingga usai Pilpres 2024. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan langkah antisipatif untuk menghindari potensi penyalahgunaan bansos selama proses pemilu.
"Tunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).
Meskipun Ganjar tidak mempermasalahkan penambahan bansos mengingat kondisi masyarakat yang memerlukan respons pemerintah, ia mengingatkan bahwa menjelang tahun politik, bansos seringkali diklaim oleh sejumlah pihak. Ganjar menegaskan perlunya kesadaran masyarakat bahwa bansos adalah hak mereka, dan yang perlu diperbaiki adalah proses penyalurannya.
Dengan demikian, Ganjar Pranowo menekankan pentingnya menjaga agar penyaluran bansos tidak terpengaruh oleh dinamika politik menjelang Pilpres 2024 dan bahwa bansos tetap menjadi hak masyarakat yang harus diperlakukan secara netral. Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan usulan penundaan penyaluran bansos sebagai langkah proaktif dalam mengamankan integritas program bantuan sosial.
