Ganjar Pranowo Nilai Jeblok Penegakan Hukum di Era Jokowi, Nusron Sindir Mahfud
Ganjar berkomitmen membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum jika terpilih sebagai presiden, dalam suasana politik yang penuh tekanan
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, memberikan tanggapan terkait pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang memberi nilai jeblok untuk penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo. Pernyataan Ganjar ini muncul sebagai dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia capres-cawapres.
Dalam acara sarasehan nasional IKA UNM, Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 dari skala 1 hingga 10 terkait kinerja penegakan hukum di era Jokowi. Ganjar mengungkapkan bahwa kasus di MK telah merubah persepsi publik terhadap pemerintahan, dan penurunan nilai ini diakibatkan oleh rekayasa dan intervensi dalam penegakan hukum.
Namun, Nusron Wahid dari TKN Prabowo menanggapi sindiran Ganjar dengan menyebutkan bahwa pertanyaan seharusnya diajukan kepada Menko Polhukam, Mahfud MD, yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap penegakan hukum. Mahfud MD saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam, yang memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Ganjar menilai bahwa penegakan hukum saat ini menimbulkan kemarahan, kecemasan, dan kegelisahan di kalangan masyarakat. Dia mengenakan baju hitam sebagai simbol penurunan kualitas penegakan hukum. Selain memberikan penilaian rendah, Ganjar juga berkomitmen untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum jika terpilih sebagai presiden.
Pernyataan Ganjar ini muncul dalam konteks ketegangan politik menjelang Pemilihan Presiden 2024. Meskipun belum resmi menyatakan maju, Ganjar Pranowo telah menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam peta politik nasional.
