Elite PDIP soal Presiden Boleh Kampanye: Jokowi Selalu Kontradiktif
Deddy tetap skeptis terhadap pernyataan Jokowi, berpendapat bahwa situasi politik yang baik seharusnya tidak memerlukan pernyataan semacam itu
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevry Sitorus, mempertanyakan konsistensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataannya yang memperbolehkan dirinya dan menteri untuk berpihak dan berkampanye dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang. Menurut Deddy, ini hanya mencerminkan pola perilaku kontradiktif Jokowi yang kerap kali tidak sesuai dengan realitas.
"Dari dulu, pernyataan Pak Jokowi selalu kontradiktif. Contohnya, terkait jabatan walkot untuk anaknya, Gibran. Ini menunjukkan bahwa karakternya cenderung tidak konsisten dan suka bohong," ungkap Deddy.
Politisi PDIP ini menyatakan bahwa pernyataan Jokowi menandakan kepanikan, terutama setelah elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dianggap mandek. Menurut Deddy, pernyataan semacam itu tidak akan muncul jika kondisi politik dalam keadaan baik.
Deddy juga meragukan survei yang mencatat elektabilitas Prabowo dan Gibran di atas 50 persen, menyebutnya sebagai "kebohongan dan sampah." Menurutnya, Jokowi seakan merespons kritik terhadap menteri-menteri yang terlibat dalam kampanye Pilpres 2024. Jokowi menegaskan bahwa seorang presiden berhak memihak dan berkampanye, asalkan tidak melanggar aturan kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Meskipun begitu, Deddy mengkritik pernyataan Jokowi, berpendapat bahwa seharusnya seorang presiden tidak perlu mengeluarkan pernyataan semacam itu jika situasi politik dalam keadaan baik. Pernyataan kontroversial ini pun menambah warna perdebatan jelang Pilpres, menciptakan ketidakpastian di tengah politik tanah air.
