BSSN Konfirmasi dan Respon Terhadap Dugaan Kebocoran Data Pemilih yang Menimpa KPU

Cydem.co.id' Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akhirnya memberikan tanggapan resmi mengenai dugaan kebocoran data pemilih yang menimpa Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pernyataannya, BSSN mengindikasikan bahwa mereka telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU terkait masalah tersebut. Pernyataan ini dirilis empat hari setelah kasus tersebut terungkap di media sosial dan mendapatkan liputan pers.

Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, menyampaikan bahwa mereka sedang melakukan analisis dan forensik digital untuk mengetahui penyebab akar dari insiden siber yang menimpa KPU. Hal ini menunjukkan bahwa BSSN sedang aktif terlibat dalam menangani insiden tersebut dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa tindakan sedang diambil untuk mengatasi masalah keamanan data.

"Hasil investigasi serta perkembangan tindak lanjut dari dugaan insiden kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik," kata Ariandi, memberikan sinyal bahwa KPU akan berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai perkembangan insiden ini kepada publik.

BSSN juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan asistensi dan rekomendasi terkait peningkatan keamanan sistem informasi milik KPU. Ini mencerminkan upaya bersama antara badan siber negara dan lembaga pemilihan umum untuk memastikan keamanan data pemilih yang menjadi salah satu fondasi demokrasi.

Sebelumnya, dugaan kebocoran data tersebut diunggah oleh akun "Jimbo" di situs peretasan BreachForums. Akun tersebut menampilkan tangkapan layar dari situs pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) milik KPU, yang diduga menunjukkan bocornya data pribadi pemilih.

BSSN juga mengajak paslon untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024. Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa setiap kandidat harus yakin bahwa siapapun yang menang, Indonesia akan menjadi lebih maju. Ia bahkan mengajak seluruh paslon untuk membentuk satuan tugas bersama untuk mengawasi jalannya Pemilu, membuka opsi kerjasama antar-paslon dalam mengamankan proses demokrasi.

Dalam konteks ini, peran BSSN sebagai entitas yang bertanggung jawab atas keamanan siber negara menjadi semakin penting. Pernyataan mereka memberikan harapan bahwa insiden siber yang menimpa KPU akan mendapatkan penanganan serius dan transparan.