PDIP Menepis Klaim Prabowo Tentang Dinasti Politik: Megawati Tidak Paksa Anaknya Menjadi Cawapres
Andreas Hugo Pareira, politikus PDIP, menegaskan kebijakan anti-dinasti politik dalam partai dan mempertahankan integritas Megawati sebagai pemimpinnya
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' jakarta - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, dengan tegas membantah pernyataan calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, terkait dugaan adanya dinasti politik di PDIP. Prabowo sebelumnya menyebut bahwa hampir di semua partai politik ada praktik dinasti politik, termasuk di PDIP.
Andreas Pareira menjelaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah memaksa anaknya untuk terlibat dalam dunia politik dan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden (capres-cawapres). "Ibu Mega kan tidak memaksakan anaknya untuk menjadi capres atau cawapres. Padahal, kalau beliau mau, bisa saja," ujar Andreas kepada wartawan pada Rabu (25/10/2023).
Menurut Andreas, PDIP merupakan partai pemenang dalam Pemilu 2019 dan memiliki kapasitas untuk mengusung calon presiden dari internal partai. "Ibu Mega juga tidak melanggar aturan, atau menggunakan lembaga negara untuk kepentingan anaknya," tambahnya.
Andreas juga menekankan bahwa Megawati Soekarnoputri telah mewariskan nilai-nilai kebangsaan dan prinsip-prinsip taat konstitusi kepada anak-anaknya dan seluruh kader PDIP. "Warisan ini digunakan dalam kehidupan bernegara seperti yang terjadi saat ini," ungkapnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto berpendapat bahwa dinasti politik adalah hal yang wajar. Dia mengatakan bahwa keluarganya, termasuk putranya Soemitro Djojohadikoesoemo dan cucunya Margono Djojohadikusumo, adalah bagian dari dinasti politik yang bersifat patriotik dan berjuang untuk rakyat.
Pareira menyatakan bahwa Prabowo malah mempertanyakan mengapa partai-partai yang mendukung dinasti politik dituduh meninggalkan nilai-nilai progresif. "Kenapa seolah-olah meninggalkan nilai-nilai progresif, tidak benar itu. Jangan dipolitisasi," ujar Prabowo.
Sementara PDIP secara tegas menolak klaim tersebut dan menegaskan komitmen mereka pada demokrasi dan keberlanjutan proses politik yang bersih dan transparan. Para analis politik menilai bahwa perdebatan seputar dinasti politik menjadi salah satu isu panas yang akan mempengaruhi peta politik menjelang Pemilu 2024. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dalam perdebatan ini, sambil mengamati sikap partai politik lainnya terkait isu ini.
