KPK Tetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej Tersangka Gratifikasi
KPK terus memberikan contoh nyata dalam upaya memberantas praktik korupsi di berbagai lapisan masyarakat dan tingkatan pemerintahan
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat penetapan ini telah ditandatangani sekitar dua minggu yang lalu oleh KPK. Kasus ini melibatkan empat tersangka, dengan tiga di antaranya sebagai penerima gratifikasi, dan satu sebagai pemberi gratifikasi.
Laporan kasus ini pertama kali diajukan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, pada pertengahan Maret tahun ini. Sugeng menduga Eddy Hiariej menerima gratifikasi sebesar Rp7 miliar melalui perantara asisten pribadinya, yang berinisial YAR dan YAM. Uang ini diduga terkait dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.
Proses penyelidikan kasus ini telah selesai dilakukan oleh KPK, dan peningkatan status Eddy Hiariej menjadi tersangka merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh lembaga antikorupsi ini. Kasus ini menggambarkan komitmen KPK dalam menangani dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik, bahkan yang berada di tingkat tinggi seperti seorang Wakil Menteri.
Selama perjalanan penyelidikan, Sugeng Teguh Santoso sempat menyuarakan ketidakpuasannya terhadap KPK karena prosesnya dinilai berjalan lambat. Namun, peningkatan status Eddy Hiariej menjadi tersangka menjadi langkah signifikan dalam menjalankan proses hukum ini.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang pejabat pemerintah tingkat tinggi. Seiring berlanjutnya proses hukum, publik akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Tindakan KPK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat menunjukkan pentingnya pelaporan terkait tindakan korupsi di Indonesia dan upaya pemberantasan korupsi yang terus berlanjut.
