Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia Mencapai 1.478 Orang, Pemerintah Terus Cari Solusi
Keberatan penduduk lokal muncul karena pertimbangan terkait kemampuan keuangan dan sumber daya yang diperlukan untuk menampung pengungsi
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini telah mencapai 1.478 orang, dan pemerintah masih aktif mencari solusi untuk mengatasi kompleksitas masalah ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud dalam konteks tantangan kemanusiaan dan ketidaksetujuan beberapa negara terhadap penerimaan pengungsi Rohingya.
Mahfud menegaskan bahwa Indonesia, meskipun tidak terikat oleh konvensi internasional terkait pengungsi, tetap membuka pintu untuk pengungsi Rohingya sebagai respons atas krisis kemanusiaan yang mereka alami. Namun, pernyataan tersebut disertai dengan catatan bahwa beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Australia, dan Singapura, menutup pintu mereka, mendorong pengungsi untuk mencari perlindungan di Indonesia.
"Saat ini, kami sedang mencari solusi untuk mengatasi dualitas masalah ini. Pertama, terkait dengan kebutuhan domestik di Indonesia, dan kedua, sebagai tanggapan kemanusiaan," ujar Mahfud kepada awak media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Mahfud, Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan karena negara-negara tetangga menutup pintu mereka, sementara pengungsi Rohingya mencari perlindungan dan tempat untuk tinggal. Dalam konteks ini, Mahfud juga menyoroti bahwa keterbukaan Indonesia terhadap pengungsi tidak selaras dengan sikap beberapa negara yang seharusnya terikat oleh perjanjian dan konvensi internasional, seperti UNHCR.
"Malaysia menutup, Australia menutup, semuanya menutup, Singapura bahkan tidak mau menerima. Sebagai hasilnya, mereka lari ke Indonesia. Awalnya mungkin sebagai tempat transit, tetapi seiring waktu, Indonesia menjadi destinasi pengungsian," tambah Mahfud.
Mahfud juga menyampaikan bahwa saat ini muncul keberatan dari penduduk lokal, terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, yang merasa terbebani dengan bertambahnya jumlah pengungsi. Keberatan ini muncul karena beberapa di antara mereka menganggap pengungsi mendapatkan fasilitas secara gratis, dan pertanyaan tentang keberlanjutan bantuan menjadi perhatian.
"Jumlahnya sekarang sudah mencapai 1.478 orang, dan masyarakat lokal, terutama di Aceh, Sumatera Utara, Riau, mulai merasa terbebani karena mengapa mereka terus ditampung secara gratis," papar Mahfud.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada Mahfud MD untuk mengatasi gelombang imigran pengungsi Rohingya yang tiba di sejumlah pantai Provinsi Aceh sejak pertengahan November 2023. Instruksi tersebut mencakup kerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan UNHCR untuk mencari solusi terbaik.
Meskipun keterbukaan terhadap pengungsi Rohingya tetap menjadi sikap dasar Indonesia, tantangan yang muncul menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional untuk menemukan solusi berkelanjutan yang memperhitungkan faktor kemanusiaan dan dampak sosial di tingkat lokal.
