Budayawan Butet Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Penghinaan Terhadap Presiden Jokowi
Butet diduga melanggar Pasal 315 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP
Averroes Gibraltar 
Cydem.co.id' Jakarta - Sebuah kontroversi mencuat di tengah kampanye politik saat seorang budayawan terkemuka, Butet Kertaredjasa, dilaporkan ke polisi atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Relawan Projo DIY, Aris Widihartanto, pada Selasa (30/1), menyusul pernyataan yang diduga merendahkan Jokowi dalam acara kampanye di Alun-alun Wates, Kulon Progo, DI Yogyakarta.
Dalam keterangan kepada media, Aris menyatakan bahwa Butet dianggap melakukan tindakan penghinaan berdasarkan bukti video yang beredar luas. Pernyataan kontroversial Butet menjadi sorotan karena menyinggung Jokowi dalam konteks kampanye untuk mendukung Ganjar Pranowo.
Laporan terhadap Butet terdaftar dengan nomor STTLP/114/I/2024/SPKT/Polda DIY, dengan dugaan pelanggaran Pasal 315 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Aris menegaskan bahwa pihaknya menganggap pantun yang dibacakan oleh Butet sebagai tidak pantas, terutama mengingat statusnya sebagai budayawan yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada generasi muda.
Aris juga menyoroti bahwa dalam konteks kampanye politik, fokus seharusnya adalah pada penyampaian program-program calon yang diusung, bukan melakukan penghinaan terhadap pihak lain. Dia menilai tindakan Butet sebagai tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab.
Dalam proses pelaporan tersebut, Aris didampingi oleh Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi dari Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Romi Habie. Romi menjelaskan bahwa mereka mendampingi proses tersebut sebagai bantuan hukum dan advokasi.
Pada acara kampanye di Alun-alun Wates, Butet memberikan orasi dan pantun sebelum kedatangan Ganjar Pranowo. Dalam pantunnya, Butet menyebut banteng-banteng yang diasosiasikan dengan PDIP terluka oleh Jokowi, serta mengklaim bahwa Jokowi selalu mengintai kampanye Ganjar dan membuat peserta kampanye menyebutnya 'wedus'.
Kontroversi ini telah menarik perhatian publik dan menjadi bahan perdebatan di tengah arus politik yang semakin memanas menjelang pemilihan umum. Sejumlah pihak menyatakan keprihatinan terhadap eskalasi retorika yang semakin memanas dalam panggung politik tanah air.
