Bos Bappenas Bantah Cak Imin soal Hilirisasi Ugal-Ugalan: Kami Rancang

Bappenas mendorong investasi yang tidak hanya mengutamakan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga teknologi untuk mendukung pembangunan industri

Bos Bappenas Bantah Cak Imin soal Hilirisasi Ugal-Ugalan: Kami Rancang
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengklaim hilirisasi era Jokowi adalah rancangan kementeriannya. Hilirisasi sudah dirancang secara patut.

Cydem.co.id' Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menanggapi kritik yang dilontarkan oleh cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal dengan Cak Imin, mengenai upaya hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Suharso menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan menegaskan komitmen Bappenas untuk merancang strategi investasi yang sesuai.

"Enggak, pemerintah masa mau ugal-ugalan. Apalagi Bappenas enggak akan ugal-ugalan. Kami kan yang merencanakan, yang merancang apa yang patut untuk kita buka investasi," ungkapnya di Gedung Bappenas pada hari Selasa (30/1).

Suharso menjelaskan bahwa Bappenas selalu mendorong investasi yang tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, seperti nikel, bauksit, dan emas, tetapi juga memperhatikan aspek teknologi yang dapat mendukung perkembangan industri di Indonesia.

"Jangan sampai kemudian orang datang investasi hanya mengeruk saja, di bawa ke sana. Kemudian kita gigit jari," tambahnya.

Dalam debat sebelumnya, Cak Imin mengkritik kebijakan hilirisasi pemerintah, menyebutnya sebagai tindakan yang ugal-ugalan dan merugikan lingkungan serta menguntungkan pekerja asing. Dia juga menyoroti dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

"Sulteng (Sulawesi Tengah) pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," ujar Cak Imin.

Meskipun demikian, Suharso dan Bappenas secara tegas menyanggah klaim tersebut, menegaskan bahwa upaya hilirisasi yang mereka rencanakan memiliki tujuan yang jelas dan tidak dilakukan dengan sembrono. Ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.