Anwar Usman Bersuara: Kecaman terhadap Fitnah dan Politisasi di Balik Kontroversi Putusan MKMK!

Cydem.co.id' Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, membuka suara mengenai tuduhan politisasi dan fitnah yang dialamatkan kepadanya terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Gedung MK pada Rabu (8/11), Anwar Usman dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai serangan keji terhadap integritasnya sebagai seorang hakim konstitusi.

Menurut Anwar Usman, upaya politisasi dan fitnah tersebut tidak hanya terjadi dalam putusan terakhir MKMK, tetapi juga terkait dengan sejumlah putusan MK sebelumnya. "Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapat kabar upaya melakukan politisasi dan menjadikan saya objek dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan MK terakhir maupun pembentukan MKMK, saya telah mendengar jauh sebelum MKMK terbentuk," ungkapnya dalam konferensi pers tersebut.

Meskipun menghadapi upaya pembunuhan karakter, Anwar Usman mengaku tetap menjalankan tugasnya sebagai Ketua MK dan memimpin pembentukan MKMK. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya berprinsip baik dan tetap menjaga integritas meskipun menghadapi tuduhan negatif.

Namun, Anwar Usman juga menyayangkan proses sidang kode etik Majelis Kehormatan yang digelar secara terbuka. Menurutnya, sesuai aturan MK, sidang semacam itu seharusnya dilakukan secara tertutup. Kritikannya ini membuka diskusi tentang prosedur hukum dan etika di institusi tersebut.

Selain itu, Anwar Usman merasa difitnah terkait penanganannya terhadap perkara nomor 90 yang menyangkut batas usia calon wakil presiden (cawapres). Ia menilai fitnah tersebut sangat keji dan tidak didasarkan pada fakta maupun hukum yang berlaku.

Kontroversi seputar putusan MKMK membuat kasus ini semakin rumit dan memunculkan pertanyaan mengenai integritas Mahkamah Konstitusi. Bagaimana putusan ini akan berdampak pada proses hukum di Indonesia dan bagaimana MKMK akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kini menjadi sorotan.